uu 10 2016. Kebanyakan Kantor Bawaslu Kab/Kota itu Sewa namun kini untuk Bawaslu Boalemo akan dihibahkan oleh Pemda Boalemo. uu 10 2016

Penajam Paser Utara: 115 10. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. sosial selama masa Pilkada. 000 Ketelitian posisi horizontal titik kedalaman dan kontur kedalaman pada peta LPI Skala 1 : 10. 000. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. id: 4 hlm. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) diubah. Salinan Abstraksi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016. 2014/No. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, KPU Mengabaikan Suara Publik. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 2. Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473)dicabut dan dinyatakan , tidak berlaku. Undang-Undang Nomor. 18, LN. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Acara Sidang: Pengucapan Putusan. 12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo. 28), or Entune™ Premium Audio (CU. UU: 10: 2016: Undang-Udang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 1997. NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. setiap orang yang. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan. 10 Tahun 2016, dimana pasal-pasal didalamnya mengatur soal Penyelenggara Pemilu dan Tukewanya,. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang. Tajuk Entri Utama. Pokok Perkara : Ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena norma pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah Untuk mengangkat penjabat kepala daerah, Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU 10/2016 mengatur: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan. dalam Pasal 9 huruf a UU 10/ 2016, sepanjang frasa yang berbunyi “. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria,. GO. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan perubahan II (UU No. “2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan. Menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (10) UU No. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Hal ini tentunya Pemda Boalemo sangat luar biasa dalam memfasilitasi Bawaslu Boalemo sebagaimana amanah UU 10 2016 dan UU 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Pemda wajib memfasilitasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten paten hakpaten. Penjelasan : 10 hlm. Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016). TENTANG PEMILIHAN KETERBUKAAN GUBERNUR, BUPATI, PEMILIHAN UMUM PELAYANAN PUBLIK INFORMASI PUBLIK DAN WALIKOTA International Judicial 1. 16 Tahun 2017. Tutup. Pkpu Nomor 8 Upload. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jln. Undang - Undang no 10 Tahun 2013 Tentang Konvensi Rotterdam, Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya. Mencabut : PERPRES No. jkn. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiabogor-kita. U. 3. Berdasarkan Judul Berdasarkan Nomor Berdasarkan Tahun. UU ITE. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pkpu Nomor 8 Upload. “Di sisi lain, yang menjadi penting bahwa pelaksanaan dua kegiatan ini didasari oleh dua payung hukum yang berbeda, kalau kita berbicara Pemilu kita memakai payung UU nomor 7 tahun 2017, kalau Pilkada kita memakai payung hukum UU 10 2016 atau lebih dikenal sekarang UU 6 tahun 2020,”jelas Nanda Gultom. Pasal 1 angka 1 UU No. - Halaman 2a. 10. 010/2016, BN. 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 yang menyatakan, a. 11. Dengan kata lain, ambang batas parlemen diperlakukan layaknya. Indonesia, Pemerintah Pusat. SETNEG. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam drijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. id : 44 hlm. Download Now. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. “Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jerinx pun dijadikan tersangka dan terjerat dengan ancaman pelanggaran Pasal 335 KUHP dan Pasal 29 UU ITE juncto Pasal 45. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kutai Timur: 173 Jemaah 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; 1. Hal tersebut, menurut Hasyim, tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang. Kutai Barat: 83 Jemaah 8. PP No. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. E. Kembali. Lebih jauh, simak artikel Bagaimana. Perpu ini mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka: (1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas. TENTANG DATABASE PERATURAN. BAB I Ketentuan Umum. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik. Download to read offline. UU No. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. -Contact Info. STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI . e organization. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang,. Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi narasumber acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan KPU di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/09/2019) malam/Foto: Irwan Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung…Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Peraturan Menaker Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Keuangan Nomor 16/PMK. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 22 Juli 2013. Permenkes 73-2016 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. E. 08) may exhibit one or more of the following conditions: Some 2016 – 2017 model year vehicles equipped with Entune™ Audio (version UU. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik. Download : Kepres Objek Vital. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43. 10 Tahun 2016); 6. NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tutup. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. 950,jdih. Walikota menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Perma. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tanggal unggah. 13, LN. 293, TLN No. pdf. bahwa. Pasal . ID – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan. Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan. Undang-Undang Nomor 2. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1. 000. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 19 Tahun 2002. Undang-undang. Tata Urutan Perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. 2016. 2016/No. 2016/NO. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara Perselsihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus). Sen, 26 Okt 2020. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. 20. Kumpulan kasus yang berkaitan dengan UU ITE. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. “Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa ‘sampai dibentuknya badan peradilan khusus’ harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Nomor. Regulasi pelaksanaan pilkada terdapat dalam UU No. Pasal: UU No. 12. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman. Saksi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang menegaskan, pengangkatan dan pelantikan Ema SumarnaUU 10 - 2016. tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan. Undang-undang (UU) NO. 36, LN. Nomor. PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam PP Nomor 14 Tahun 2016. UU 10-2016 UU 7-2017 UU 25-2009 UU 14-2008. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. pilkada-di-masa-pandemi-waspada-ancaman-money-politicJdih Kemnaker. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permen PAN & RB No. Sejak itu, berlaku UU Nomor 19 Tahun 2016. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini sehubungan dengan dibatalkannya pembentukan Badan Peradilan Pilkada yang semula diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lewat putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang [email protected] ini dikarenakan dalam pengaturan Pilkada yang diatur oleh UU No. Jakarta (ponorogo. d. Pasal 10 (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk: a. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. 1 Tahun 2015). 8 Nomor 71/PUU-XIV/2016 pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau2016 TENTANG. Perspektif UU 10 th 2016. Nomor/Tahun. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Senin, 10 April 2023.